Bimtek Nasional Tentang Implementasi Permendagri No. 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional

Bimtek Nasional Tentang Implementasi Permendagri No. 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
Dengan Hormat,
Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 8 ayat ( 5 ) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

Bimtek Nasional

Selanjutnya diharapkan Pemerintah Daerah Eksekutif maupun Legislatif dapat merencanakan, memutuskan atau menetapkan Perda melalui Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
Sehubungan hal tersebut diatas maka kami Lembaga Pengembangan Pelatihan Akuntansi Keuangan Dan Pemerintahan Daerah ( LPPAKPD ) akan menyelenggarakan Bimtek Nasional dengan tema :

IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Jadwal Bimtek Nasional Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 Sesuai Dengan Permendagri Nomor 31 Tahun 2016

Jadwal Bimtek Nasional Pedoman Penyusunan APBD TA 2017 Sesuai Dengan Permendagri Nomor 31 Tahun 2016

Dengan hormat,

Pedoman Penyusunan APBD TA 2017 di Daerah harus disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini Pemerintah telah membuat Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ) tahun 2017. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat adalah dengan mewujudkan penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD ( KUA ) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017.

Jadwal Bimtek Nasioanal

Dalam penyusunan dan pembahasan rancangan KUA, PPAS dan APBD tahun anggaran 2017, Pemerintah Daerah dan DPRD harus lebih carmat dan komprehensif, khususnya dalam melengkapi peraturan perundangan yang dibuat di Daerah. Selain itu, DPRD harus meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan fungsi legislasi, Anggaran dan pengawasan terhadap pembuatan dan pelaksanaan  kebijakan pengelolaan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami akan mengadakan jadwal bimtek nasional tentang

"Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 Sesuai dengan Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 Dan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 Sesuai Dengan PMK RI No.33 Tahun 2016 Serta Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP ) Untuk Memperoleh Opini WTP Dari BPK Ri"