Bimtek Nasional Tentang Implementasi Permendagri No. 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional

Bimtek Nasional Tentang Implementasi Permendagri No. 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
Dengan Hormat,
Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 8 ayat ( 5 ) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

Bimtek Nasional

Selanjutnya diharapkan Pemerintah Daerah Eksekutif maupun Legislatif dapat merencanakan, memutuskan atau menetapkan Perda melalui Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
Sehubungan hal tersebut diatas maka kami Lembaga Pengembangan Pelatihan Akuntansi Keuangan Dan Pemerintahan Daerah ( LPPAKPD ) akan menyelenggarakan Bimtek Nasional dengan tema :

IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Jadwal Bimtek Nasional Tentang Pedoman Penyusunan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Jadwal Bimtek Nasional Tentang Pedoman Penyusunan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pedoman Penyusunan RPJM Desa, Penyusunan RKP Desa Dan RKA Desa, Tata Cara Perencanaan Dan Pengelolaan APBD Desa

Dengan hormat,

Permendas nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengeloloamn. BUMDes sebagai badan usah, seluruh atau sebagaian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui pernyataan secara langsung berasal dari kekayaan Desa.

Karena itu BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa.

BUMDes menjadi tulang punggung perekonomian Pemerintah desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan warganya.

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera serta mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pembardayaan masyarakat desa. Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, perlu dilakukan pembangunan kawasan perdesaan.

Jadwal Bimtek Nasional

Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antara Desa dalam satu kabupaten/Kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa di kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Sehubungan Dengan hal tersebut Kami akan menyelenggarakan Bimtek tentang

" Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ), Pedoman Penyusunan RPJM, Penyusunan RKP Desa dan RKA Desa, Tata Cara Perencanaan, Penyusunan, Penetapan dan Pengelolaan APBD Desa"

Jadwal Bimtek Nasional Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 Sesuai Dengan Permendagri Nomor 31 Tahun 2016

Jadwal Bimtek Nasional Pedoman Penyusunan APBD TA 2017 Sesuai Dengan Permendagri Nomor 31 Tahun 2016

Dengan hormat,

Pedoman Penyusunan APBD TA 2017 di Daerah harus disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini Pemerintah telah membuat Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ) tahun 2017. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat adalah dengan mewujudkan penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD ( KUA ) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017.

Jadwal Bimtek Nasioanal

Dalam penyusunan dan pembahasan rancangan KUA, PPAS dan APBD tahun anggaran 2017, Pemerintah Daerah dan DPRD harus lebih carmat dan komprehensif, khususnya dalam melengkapi peraturan perundangan yang dibuat di Daerah. Selain itu, DPRD harus meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan fungsi legislasi, Anggaran dan pengawasan terhadap pembuatan dan pelaksanaan  kebijakan pengelolaan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami akan mengadakan jadwal bimtek nasional tentang

"Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 Sesuai dengan Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 Dan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 Sesuai Dengan PMK RI No.33 Tahun 2016 Serta Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP ) Untuk Memperoleh Opini WTP Dari BPK Ri"

Bimtek Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bimtek Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dengan Hormat,

Sebagai mana diketahui bersama bahwa Pemerintah baru saja mengeluarkan dan mengesahkan Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, dimana sebelumnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, dan penyempurnaannya serta keputusan terkait lainnya dibidang pengelolaan barang milik daerah ( Aset Daerah ) menjelaskan bahwa pengelolaan barang milik daerah harus dikelolah sebaik-baiknya sehingga mendatangkan manfaat yang besar, guna mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah dan pembangunan Daerah sehinggah terwujud kemakmuran yang didambakan seluruh rakyat.

Bimtek Permendagri No. 19 Tahun 2016

Didalam Implementasi pengelolaan Aset Daerah menyisahkan persoalan di daerah karena keterbatasannya Knowledge, Skil, Attitude Sumberdaya Aparaatur Pemerintah Daerah di dalam memahami sistem pengelolaan dan pemanfaatan serta mekanisme penghapusan Aset Daerah itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk memberikan pengetahuan atas keterbatasan satuan kerja perangkat daerah, agar tercipta tata kelola aset yang bai.

Maka kami dari Lembaga Pengembangan Pelatihan Akintansi Keuangan dan Pemerintah Daerah (LPPAKPD), Ditjen POLPUM Kemendagri RI, akan mengadakan bimtek tentang :

" Sosialisasi Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik  Daerah dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah Bagi SKPD "